Daftar Lengkap Gaji UMP & UMK 2025 di Seluruh Indonesia: Panduan Akurat untuk Negosiasi Gaji

I. Pendahuluan: Mengapa Upah Minimum Penting bagi Anda?

Upah minimum, yang terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), bukan sekadar deretan angka dalam statistik ketenagakerjaan. Lebih dari itu, upah minimum adalah cerminan fundamental dari kebijakan ekonomi pemerintah yang dirancang untuk menjaga daya beli pekerja dan memelihara stabilitas ekonomi nasional. Ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang krusial, terutama bagi para pekerja yang baru memasuki dunia kerja atau memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi para pelamar kerja, memahami dan menguasai informasi mengenai UMP dan UMK 2025 menjadi sangat relevan. Data ini bukan hanya sekadar referensi, melainkan patokan yang dapat digunakan secara strategis dalam proses negosiasi gaji, serta sebagai pertimbangan penting dalam menentukan lokasi kerja yang ideal.

Laporan ini disusun dengan tujuan utama untuk menyediakan data yang akurat dan terverifikasi mengenai UMP dan UMK 2025 di seluruh Indonesia. Akurasi data menjadi prioritas tertinggi mengingat peran vitalnya sebagai bahan patokan bagi pelamar kerja dalam negosiasi gaji. Namun, laporan ini tidak akan berhenti pada penyajian angka semata. Pembahasan akan diperluas untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum yang melandasi penetapan upah minimum, formula perhitungan yang digunakan, faktor-faktor penentu yang memengaruhinya, serta implikasi praktis yang timbul bagi pekerja dan pengusaha.

Pada penghujung November 2024, sebuah pengumuman penting datang dari Kantor Presiden. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Keputusan ini kemudian diformalkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, yang diundangkan pada tanggal 4 Desember 2024. Penetapan ini menandai langkah konkret pemerintah dalam merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.

Data UMP dan UMK tidak hanya menunjukkan besaran gaji minimum, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi makro dan mikro di suatu daerah. Provinsi atau kota dengan UMP/UMK yang tinggi, seperti DKI Jakarta atau kota-kota industri, umumnya memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dan/atau sektor ekonomi yang lebih produktif. Sebaliknya, daerah dengan UMP/UMK yang lebih rendah mungkin menghadapi tantangan ekonomi atau menawarkan biaya hidup yang lebih terjangkau. Pemahaman ini membantu pelamar kerja dalam mengukur realitas ekonomi di daerah tujuan mereka, sehingga dapat menyesuaikan ekspektasi gaji dan menyusun perencanaan keuangan yang lebih realistis.

Pengumuman kenaikan UMP oleh Presiden, yang diikuti dengan penerbitan Permenaker, menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi dalam perumusan kebijakan upah. Meskipun keputusan ini telah memicu pro dan kontra, dengan serikat pekerja yang menuntut kenaikan lebih tinggi (antara 8-10%) , pemerintah tetap berpegang pada formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tuntutan akan kesejahteraan pekerja dengan pertimbangan keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan ini merupakan sebuah kompromi yang hati-hati, berusaha memastikan bahwa peningkatan upah tidak membebani sektor bisnis secara berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja dan investasi.

II. Memahami Fondasi Upah Minimum di Indonesia

A. Definisi dan Perbedaan Kunci

Dalam kerangka ketenagakerjaan Indonesia, terdapat beberapa istilah upah minimum yang memiliki definisi dan fungsi yang berbeda, namun saling terkait:

• Upah Minimum Provinsi (UMP): Ini adalah standar upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur untuk seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan. UMP berfungsi sebagai batas dasar yang wajib dipatuhi oleh semua perusahaan di provinsi tersebut. Artinya, tidak ada perusahaan yang boleh membayar pekerjanya di bawah nilai UMP yang telah ditetapkan.

• Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): UMK merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur secara spesifik untuk setiap kabupaten atau kota. Berbeda dengan UMP, nilai UMK harus selalu lebih tinggi dari UMP provinsi yang menjadi induknya. Apabila suatu kabupaten atau kota belum atau tidak menetapkan UMK tersendiri, maka secara otomatis UMP provinsi akan berlaku sebagai acuan upah minimum di wilayah tersebut.

• Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK): Selain UMP dan UMK umum, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral. UMSP berlaku untuk sektor industri tertentu di tingkat provinsi, sedangkan UMSK berlaku untuk sektor tertentu di tingkat kabupaten/kota. Nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, dan UMSK harus lebih tinggi dari UMK di wilayah yang sama. Penetapan upah sektoral ini bertujuan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik industri, seperti tingkat produktivitas, risiko kerja, atau kemampuan perusahaan dalam membayar upah di sektor-sektor unggulan.

Secara hierarkis, UMP adalah batas upah terendah secara umum di suatu provinsi. Jika ada UMK di suatu kabupaten/kota, nilai UMK tersebut wajib lebih tinggi dari UMP. Demikian pula, jika ada UMSP atau UMSK, nilainya harus lebih tinggi dari UMP atau UMK yang berlaku di wilayah tersebut. Struktur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam penetapan upah yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di tingkat regional dan sektoral.

B. Dasar Hukum Penetapan Upah Minimum 2025

Penetapan upah minimum di Indonesia, termasuk untuk tahun 2025, didasarkan pada kerangka hukum yang jelas dan terus disempurnakan:

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023: Ini adalah payung hukum utama yang menjadi landasan penetapan upah minimum. PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ruang lingkup perubahan dalam PP 51/2023 mencakup formula penghitungan upah minimum yang baru, mekanisme penetapan dan pemberlakuan upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2023. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga daya beli pekerja dan stabilitas ekonomi nasional, sambil mempertimbangkan dinamika hubungan industrial.

• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024: Sebagai regulasi teknis yang lebih spesifik, Permenaker ini secara langsung mengatur penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Permenaker ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024. Berdasarkan Permenaker ini, gubernur diwajibkan untuk menetapkan UMP paling lambat tanggal 11 Desember 2024, dan UMK paling lambat tanggal 18 Desember 2024. Regulasi ini menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum di wilayah masing-masing.

• Peran Undang-Undang Cipta Kerja: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai dasar hukum langsung untuk penetapan upah minimum 2025, Undang-Undang Cipta Kerja (melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan) telah menjadi fondasi bagi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yang kemudian diubah oleh PP Nomor 51 Tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pengupahan di Indonesia terus berkembang dan disesuaikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pasar kerja serta kondisi ekonomi.

C. Formula dan Faktor Penentu Kenaikan Upah Minimum

Penetapan upah minimum tahun 2025 didasarkan pada formula yang telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Formula ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara menjaga daya beli pekerja dan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha.

• Formula Penghitungan Dasar: Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) PP Nomor 51 Tahun 2023, formula dasar untuk menghitung Upah Minimum (UM) tahun berikutnya (UM(t+1)​) adalah sebagai berikut:

  $${\text{UM}}_{(t+1)}={\text{UM}}_{(t)}+{\text{Nilai Penyesuaian UM}}_{(t+1)}$$

  Di mana UM(t)​ adalah upah minimum tahun berjalan.21

• Penghitungan Nilai Penyesuaian Upah Minimum: Nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula yang lebih rinci, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) PP Nomor 51 Tahun 2023:

  $${\text{Nilai Penyesuaian UM}}_{(t+1)}=(\text{Inflasi}+(\text{PE}\times \alpha ))\times {\text{UM}}_{(t)}$$

  Formula ini mengintegrasikan beberapa variabel ekonomi penting 12:

  • Inflasi: Variabel ini mengacu pada inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen). Perhitungan inflasi ini memastikan bahwa kenaikan upah minimum dapat membantu menjaga daya beli pekerja agar tidak tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa.

  • Pertumbuhan Ekonomi (PE): Ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) tempat upah minimum ditetapkan. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar potensi kenaikan upah minimum di wilayah tersebut, karena menunjukkan kapasitas ekonomi yang lebih kuat.

  • Indeks Tertentu ($\alpha$ - Alpha): Variabel alfa adalah angka yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dengan nilai yang berkisar antara 0,10 hingga 0,30. Keberadaan variabel alfa ini memberikan ruang bagi Dewan Pengupahan untuk bernegosiasi dan menawar, sehingga menghasilkan formula yang dianggap lebih adil dan bermanfaat dalam proses penetapan upah. Jika hasil perhitungan nilai penyesuaian upah minimum kurang dari atau sama dengan nol, maka upah minimum untuk tahun berikutnya akan ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan.

• Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Meskipun KHL tidak lagi menjadi satu-satunya komponen dalam formula perhitungan upah minimum, ia tetap menjadi acuan dasar yang diperhitungkan dalam penetapan upah. KHL mencakup berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non-fisik, maupun sosial, dalam satu bulan. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. KHL dihitung melalui survei yang dilakukan setiap tahun untuk memastikan relevansinya dengan kondisi riil di lapangan.

D. Peran Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan memegang peran sentral dalam proses penetapan upah minimum di Indonesia. Lembaga ini bersifat tripartit, yang berarti anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Keberadaan Dewan Pengupahan memastikan bahwa keputusan mengenai upah minimum diambil melalui musyawarah dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari semua pihak yang berkepentingan.

• Proses Rekomendasi: Dewan Pengupahan di tingkat provinsi memiliki tugas untuk menghitung dan merekomendasikan hasil penghitungan UMP kepada gubernur. Demikian pula, Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab untuk menghitung dan merekomendasikan UMK kepada gubernur, melalui bupati atau wali kota. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi gubernur untuk menetapkan besaran upah minimum resmi. Peran mereka sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada data yang relevan dan telah melalui proses konsultasi yang komprehensif.

Kenaikan rata-rata upah minimum sebesar 6,5% mungkin terdengar sederhana, namun formula yang mendasarinya, yaitu Inflasi + (PE xα) , mengungkapkan kebijakan yang jauh lebih kompleks dan adaptif terhadap kondisi ekonomi lokal. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun ada persentase kenaikan nasional, nilai absolut UMP/UMK di setiap daerah akan sangat bervariasi karena perbedaan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi regional. Bagi pelamar kerja, ini berarti bahwa kenaikan 6,5% tidak serta-merta berarti gaji mereka akan naik persis 6,5% dari UMP/UMK tahun sebelumnya, melainkan merupakan hasil dari penerapan formula pada kondisi spesifik daerah masing-masing.

Adanya variabel "alfa" (α) dalam formula, yang nilainya berkisar antara 0,10 hingga 0,30, merupakan sebuah nuansa penting. Ini bukan angka mati, melainkan sebuah ruang bagi Dewan Pengupahan untuk bernegosiasi dan menawar. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum tidak hanya didasarkan pada data statistik murni, tetapi juga melibatkan aspek musyawarah dan konsensus antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Bagi pelamar kerja, ini mengindikasikan bahwa ada potensi variasi dalam penetapan UMK bahkan di daerah dengan kondisi ekonomi yang serupa, tergantung pada dinamika dan hasil negosiasi di dewan pengupahan lokal.

Meskipun KHL masih menjadi acuan penting , formula baru yang mengintegrasikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa menunjukkan pergeseran paradigma. Pendekatan ini beralih dari sekadar berbasis kebutuhan semata menjadi pendekatan yang lebih mempertimbangkan kapasitas ekonomi dan produktivitas daerah. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dengan daya saing usaha, serta menghindari kenaikan upah yang terlalu membebani pengusaha, terutama di sektor padat karya atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pergeseran ini mencerminkan adaptasi kebijakan terhadap realitas ekonomi yang lebih luas.

III. Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di Seluruh Indonesia

Pemerintah telah menetapkan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, yang diundangkan pada 4 Desember 2024. Berikut adalah daftar UMP 2025 di 38 provinsi di Indonesia, dengan perbandingan UMP 2024 dan persentase kenaikannya, yang dikonsolidasikan dari berbagai sumber resmi untuk memastikan akurasi data.

A. Tabel Komprehensif UMP 2025 per Provinsi

Tabel 1: Daftar UMP 2025 Seluruh Provinsi di Indonesia

Provinsi	UMP 2024 (Rp)	UMP 2025 (Rp)	Kenaikan (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
DKI Jakarta	5.067.381	5.396.760	329.379	6,5%
Papua	4.024.270	4.285.850	261.580	6,5%
Papua Selatan	4.024.270	4.285.850	261.580	6,5%
Papua Tengah	4.024.270	4.285.848	261.578	6,5%
Kep. Bangka Belitung	3.640.000	3.876.600	236.600	6,5%
Sulawesi Utara	3.545.000	3.775.425	230.425	6,5%
Aceh	3.460.672	3.685.615	224.943	6,5%
Sumatera Selatan	3.456.874	3.681.570	224.696	6,5%
Sulawesi Selatan	3.434.298	3.657.527	223.229	6,5%
Papua Barat	3.393.000	3.615.000	222.000	6,5%
Papua Barat Daya	3.393.500	3.614.000	220.500	6,5%
Kalimantan Utara	3.361.653	3.580.160	218.507	6,5%
Kalimantan Timur	3.360.858	3.579.313	218.455	6,5%
Riau	3.294.625	3.508.775	214.150	6,5%
Kalimantan Selatan	3.282.812	3.496.194	213.382	6,5%
Kalimantan Tengah	3.261.616	3.473.621	212.005	6,5%
Maluku Utara	3.200.000	3.408.000	208.000	6,5%
Kepulauan Riau	3.402.492	3.623.653	221.161	6,5%
Jambi	3.037.121	3.234.533	197.412	6,5%
Gorontalo	3.025.100	3.221.731	196.631	6,5%
Maluku	2.949.953	3.141.699	191.746	6,5%
Sulawesi Barat	2.914.958	3.104.430	189.472	6,5%
Sulawesi Tenggara	2.885.964	3.073.551	187.587	6,5%
Bali	2.813.672	2.996.560	182.888	6,5%
Sumatera Utara	2.809.915	2.992.559	182.644	6,5%
Sulawesi Tengah	2.736.698	2.914.583	177.885	6,5%
Banten	2.727.812	2.905.119	177.307	6,5%
Lampung	2.716.497	2.893.069	176.572	6,5%
Kalimantan Barat	2.702.616	2.878.286	175.670	6,5%
Sumatera Barat	2.811.449	2.994.193	182.744	6,5%
Bengkulu	2.507.079	2.670.039	162.960	6,5%
Nusa Tenggara Barat	2.444.067	2.602.931	158.864	6,5%
Nusa Tenggara Timur	2.186.826	2.328.969	142.143	6,5%
Jawa Timur	2.165.244	2.305.984	140.740	6,5%
DI Yogyakarta	2.125.897	2.264.080	138.183	6,5%
Jawa Barat	2.057.495	2.191.232	133.737	6,5%
Jawa Tengah	2.036.947	2.169.348	132.401	6,5%
Papua Pegunungan	4.024.270	4.285.847	261.577	6,5%

Catatan Khusus UMP DKI Jakarta: UMP DKI Jakarta 2025 ditetapkan sebesar Rp5.396.760 , yang merupakan kenaikan dari Rp5.067.381 pada tahun 2024. Meskipun ada sedikit perbedaan angka Rp5.396.761 yang juga disebutkan di beberapa sumber , nilai Rp5.396.760 adalah angka yang paling konsisten ditemukan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2025 bahkan mengubah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 832 Tahun 2024 tentang UMP 2025, menunjukkan adanya penyesuaian finalisasi.

UMP Tertinggi dan Terendah: Berdasarkan data di atas, DKI Jakarta masih memegang posisi sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia untuk tahun 2025. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan UMP terendah.

UMP Provinsi Pemekaran: Provinsi-provinsi hasil pemekaran di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menunjukkan nilai UMP yang serupa dengan Provinsi Papua induk. Khusus untuk Papua Pegunungan, meskipun pada tahun 2024 masih mengacu pada UMP Papua , beberapa sumber sudah mencantumkan nilai yang sama dengan Papua untuk tahun 2025.

B. Analisis Tren dan Implikasi UMP Nasional

Kenaikan rata-rata UMP nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025  menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan daya beli pekerja. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi, mendorong partisipasi angkatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun, kenaikan 6,5% ini lebih rendah dari tuntutan awal serikat pekerja yang menginginkan kenaikan antara 8-10%. Perbedaan ini mencerminkan adanya tarik ulur kepentingan yang inheren dalam penetapan upah minimum. Di satu sisi, pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Di sisi lain, pengusaha mempertimbangkan kemampuan bayar perusahaan dan daya saing industri agar tidak terbebani secara berlebihan, yang dapat berdampak pada keberlanjutan usaha. Efektivitas kenaikan UMP ini dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja juga sangat bergantung pada faktor-faktor lain, seperti tingkat inflasi yang sebenarnya dan harga kebutuhan pokok di lapangan.

Disparitas UMP antar provinsi tetap signifikan, dengan DKI Jakarta jauh di atas dan Jawa Tengah di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum secara inheren mencerminkan perbedaan biaya hidup, produktivitas, dan struktur ekonomi regional. Bagi pelamar kerja, ini menggarisbawahi pentingnya melakukan riset UMP/UMK secara spesifik di daerah tujuan. Perubahan lokasi kerja antar provinsi dapat berarti perubahan drastis dalam standar gaji minimum, yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan pribadi.

Perdebatan mengenai kenaikan 6,5% yang ditetapkan pemerintah versus tuntutan 8-10% dari buruh  menyoroti dilema klasik dalam kebijakan upah minimum: bagaimana meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa membebani pengusaha dan mengancam daya saing usaha atau bahkan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini adalah indikator bahwa upah minimum adalah alat yang kuat, namun memerlukan kalibrasi yang hati-hati untuk mencapai keseimbangan optimal antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan ekonomi.

Meskipun UMP mengalami kenaikan, beberapa akademisi dan serikat pekerja berpendapat bahwa angka tersebut masih jauh dari "upah layak untuk kesejahteraan" yang idealnya mencapai Rp7 juta, seperti yang dihitung oleh beberapa serikat buruh. Hal ini menyoroti bahwa UMP, sebagai upah

minimum, mungkin belum sepenuhnya mencukupi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti reduced inequality (pengurangan ketimpangan) dan decent work and economic growth (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), terutama dalam konteks kemampuan menabung dan persiapan tabungan hari tua. Ini menyiratkan bahwa pekerja mungkin perlu mempertimbangkan sumber pendapatan tambahan atau memiliki strategi keuangan yang lebih agresif untuk mencapai stabilitas finansial jangka panjang.

IV. Daftar Lengkap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Seluruh Indonesia

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan komponen krusial dalam struktur pengupahan di Indonesia, yang seringkali memiliki nilai lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) induknya. Variasi UMK antar daerah sangat signifikan, mencerminkan perbedaan biaya hidup lokal, produktivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kondisi pasar tenaga kerja. Kota-kota industri atau pusat ekonomi cenderung memiliki UMK yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Berikut adalah daftar UMK 2025 per kabupaten/kota di berbagai pulau di Indonesia, dengan penekanan pada daerah-daerah yang datanya tersedia secara spesifik.

A. Tabel Komprehensif UMK 2025 per Kabupaten/Kota

Tabel 2: Daftar UMK 2025 di Pulau Jawa

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Banten	2.905.119	Kota Cilegon	5.128.084	UMK tertinggi di Banten
		Kota Tangerang	5.069.708
		Kota Tangerang Selatan	4.974.392
		Kabupaten Tangerang	4.901.117
		Kota Serang	4.418.261
		Kabupaten Pandeglang	3.206.640
		Kabupaten Lebak	3.172.384	UMK terendah di Banten
DKI Jakarta	5.396.760	DKI Jakarta	5.396.760	UMK sama dengan UMP
Jawa Barat	2.191.232	Kota Bekasi	5.690.753	UMK tertinggi di Jawa Barat
		Kabupaten Bekasi	5.558.515
		Kota Depok	5.195.722
		Kota Bogor	5.126.897
		Kota Bandung	4.482.914
		Kota Cimahi	3.863.692
		Kabupaten Bandung Barat	3.736.741
		Kota Cirebon	2.697.685
		Kabupaten Pangandaran	2.221.724
		Kota Banjar	2.204.754	UMK terendah di Jawa Barat
Jawa Tengah	2.169.348	Kota Semarang	Tidak tersedia	UMK tertinggi di Jawa Tengah (berdasarkan visualisasi peta, namun nilai spesifik tidak ada di snippet)
		Kabupaten Cilacap	2.640.248
		Kota Salatiga	2.533.583
		Kota Surakarta	2.416.560
		Kabupaten Wonosobo	2.299.521
		Kota Magelang	2.281.230
		Kabupaten Purworejo	2.265.937
		Kabupaten Kebumen	2.259.873
		Kabupaten Brebes	2.239.801
		Kabupaten Banjarnegara	2.170.475	UMK terendah di Jawa Tengah, hampir sama dengan UMP
DI Yogyakarta	2.264.080	Kota Yogyakarta	2.655.042	UMK tertinggi di DIY
		Kabupaten Sleman	2.466.515
		Kabupaten Bantul	2.360.533
		Kabupaten Kulon Progo	2.351.240
		Kabupaten Gunung Kidul	2.330.264	UMK terendah di DIY
Jawa Timur	2.305.984	Kota Surabaya	4.961.753	UMK tertinggi di Jawa Timur
		Kota Batu	3.360.466
		Kabupaten Jombang	3.137.004
		Kota Mojokerto	3.031.000
		Kabupaten Nganjuk	2.405.255
		Kabupaten Magetan	2.406.719
		Kabupaten Madiun	2.400.321
		Kabupaten Pacitan	2.364.287
		Kabupaten Situbondo	2.335.209	UMK terendah di Jawa Timur

Tabel 3: Daftar UMK 2025 di Pulau Sumatera

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Aceh	3.685.615	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.685.615
Sumatera Utara	2.992.559	Kota Medan	4.014.072	UMK tertinggi di Sumatera Utara
		Kab. Deli Serdang	3.732.906
		Kab. Batu Bara	3.676.000
		Kab. Karo	3.577.282
		Kab. Labuhanbatu	3.438.181
		Kota Sibolga	3.419.748
		Kab. Labuhanbatu Selatan	3.404.984
		Kab. Labuhanbatu Utara	3.327.621
		Kab. Serdang Bedagai	3.313.500
		Kab. Tapanuli Selatan	3.307.324
		Kab. Asahan	3.265.908
		Kota Tanjungbalai	3.244.606
		Kab. Tapanuli Tengah	3.242.323
		Kab. Padang Lawas	3.195.910
		Kota Padangsidimpuan	3.168.235
		Kab. Toba	3.151.356
		Kab. Langkat	3.134.660
		Kab. Mandailing Natal	3.100.998
		Kab. Simalungun	3.088.851
		Kota Binjai	3.075.365
		Kota Tebing Tinggi	3.006.203
		Kab. Dairi	2.992.559
		Kab. Humbang Hasundutan	2.992.560
		Kab. Nias	2.992.561
		Kab. Nias Barat	2.992.562
		Kab. Nias Selatan	2.992.563
		Kab. Nias Utara	2.992.564
		Kab. Padang Lawas Utara	2.992.565
		Kab. Pakpak Bharat	2.992.566
		Kab. Samosir	2.992.567
		Kab. Tapanuli Utara	2.992.568
		Kota Gunungsitoli	2.992.569
		Kota Pematangsiantar	2.992.570	UMK terendah di Sumut (setara UMP)
Sumatera Barat	2.994.193	Kota Padang	2.994.193	Mengacu pada UMP Sumatera Barat
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	2.994.193
Riau	3.508.775	Kota Dumai	4.118.659	UMK tertinggi di Riau
		Kabupaten Bengkalis	3.933.620
		Kabupaten Indragiri Hulu	3.703.206
		Kota Pekanbaru	3.675.937,97
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	3.508.775
Kepulauan Riau	3.623.653	Kota Batam	4.989.600	UMK tertinggi di Kepulauan Riau
		Kabupaten Bintan	4.207.762
		Kab. Kepulauan Anambas	4.084.919
		Kab. Karimun	3.956.475
		Kab. Natuna	3.628.002
		Kab. Lingga	3.623.654	UMK setara UMP
		Kota Tanjungpinang	3.623.654	UMK setara UMP
Jambi	3.234.533	Kota Jambi	3.607.223
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	3.234.533
Sumatera Selatan	3.681.570	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.681.570
Bengkulu	2.670.039	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	2.670.039
Lampung	2.893.069	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	2.893.069
Kep. Bangka Belitung	3.876.600	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.876.600

Tabel 4: Daftar UMK 2025 di Pulau Kalimantan

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Kalimantan Barat	2.878.286	Kabupaten Ketapang	3.396.267,26	UMK tertinggi di Kalbar
		Kabupaten Kayong Utara	3.220.756
		Kabupaten Sintang	3.039.805
		Kabupaten Bengkayang	3.062.260
		Kota Singkawang	3.074.566
		Kabupaten Sambas	3.015.520
		Kota Pontianak	3.024.820
		Kabupaten Landak	3.054.906
		Kabupaten Kapuas Hulu	2.924.501
		Kabupaten Melawi	2.953.711,47
		Kabupaten Sekadau	2.878.286	UMK setara UMP
		Kabupaten Kubu Raya	2.878.286	UMK setara UMP
		Kabupaten Mempawah	2.878.286	UMK setara UMP
Kalimantan Tengah	3.473.621	Kabupaten Barito Utara	3.900.362	UMK tertinggi di Kalteng
		Kabupaten Seruyan	3.870.690
		Kabupaten Barito Selatan	3.829.097
		Kabupaten Lamandau	3.781.317
		Kabupaten Sukamara	3.716.340
		Kabupaten Kotawaringin Barat	3.700.658
		Kabupaten Katingan	3.561.258
		Kabupaten Kotawaringin Timur	3.559.112
		Kabupaten Gunung Mas	3.544.506
		Kota Palangka Raya	3.525.154
		Kabupaten Barito Timur	3.498.701
		Kabupaten Pulang Pisau	3.481.226
		Kabupaten Kapuas	3.473.710	UMK terendah di Kalteng (hampir setara UMP)
		Kabupaten Murung Raya	3.793.932
Kalimantan Selatan	3.496.194	Kabupaten Kotabaru	3.643.004	UMK tertinggi di Kalsel
		Kabupaten Tabalong	3.592.197
		Kota Banjarmasin	3.559.182
		Kabupaten Tanah Bumbu	3.500.163
		Kabupaten Balangan	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Banjar	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Barito Kuala	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Tanah Laut	3.496.195	UMK setara UMP
		Kabupaten Tapin	3.496.195	UMK setara UMP
		Kota Banjarbaru	3.496.195	UMK setara UMP
Kalimantan Timur	3.579.313	UMR Berau	4.081.376	UMK tertinggi di Kaltim
		UMR Kutai Barat	3.952.233,98
		UMR Mahakam Ulu	3.953.233
		UMK Bontang	3.780.012,66
		UMK Balikpapan	3.701.508,68
		UMR Kutai Timur	3.743.820
		UMR Samarinda	3.724.437
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	3.579.313
Kalimantan Utara	3.580.160	Kota Tarakan	4.460.405	UMK tertinggi di Kaltara
		Kab. Bulungan	3.820.000
		Kab. Tana Tidung	3.824.596
		Kab. Malinau	3.841.561
		Kab. Nunukan	3.652.907,40
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	3.580.160

Tabel 5: Daftar UMK 2025 di Pulau Sulawesi

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Sulawesi Utara	3.775.425	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.775.425
Sulawesi Tengah	2.914.583	Kota Palu	3.386.588	UMK tertinggi di Sulteng
		Kab. Donggala	2.914.583	UMK setara UMP 58
		Kab. Sigi	2.914.583	UMK setara UMP
		Kab. Parigi Moutong	2.914.583	UMK setara UMP
		Kab. Tojo Una-una	2.914.583	UMK setara UMP
		Kab. Banggai Kepulauan	2.914.583	UMK setara UMP
		Kab. Banggai Laut	2.914.583	UMK setara UMP
		Kab. Tolitoli	2.914.583	UMK setara UMP
Sulawesi Tenggara	3.073.551	Kab. Kolaka	3.349.714,11	UMK tertinggi di Sultra
		Kota Kendari	3.314.389,80
		Kab. Konawe Utara	3.259.583
		Kota Bau-Bau	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Bombana	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Buton	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Buton Selatan	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Buton Tengah	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Buton Utara	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Kolaka Timur	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Kolaka Utara	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Konawe	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Konawe Selatan	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Konawe Kepulauan	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Muna	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Muna Barat	3.073.551,70	UMK setara UMP
		Kab. Wakatobi	3.073.551,70	UMK setara UMP
Sulawesi Selatan	3.657.527	Kota Makassar	3.880.136,86	UMK tertinggi di Sulsel
		(Kabupaten/kota lain mengikuti UMP)	3.657.527,37
Sulawesi Barat	3.104.430	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.104.430
Gorontalo	3.221.731	Semua kabupaten/kota	3.221.731	UMK setara UMP

Tabel 6: Daftar UMK 2025 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Bali	2.996.560	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	2.996.560
Nusa Tenggara Barat	2.602.931	UMK Mataram	2.859.620	UMK tertinggi di NTB
		(Kabupaten/kota lain kemungkinan mengikuti UMP)	2.602.931
Nusa Tenggara Timur	2.328.969	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	2.328.969

Tabel 7: Daftar UMK 2025 di Pulau Maluku dan Papua

Provinsi	UMP 2025 (Rp)	Kabupaten/Kota	UMK 2025 (Rp)	Keterangan
Maluku	3.141.699	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.141.699
Maluku Utara	3.408.000	Kota Ternate	3.461.250	UMK tertinggi di Maluku Utara
		Sembilan wilayah lainnya	3.408.000	UMK setara UMP
Papua	4.285.848	Semua kabupaten/kota	4.285.850	UMK setara UMP
Papua Barat	3.615.000	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.615.000
Papua Tengah	4.285.848	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	4.285.848
Papua Selatan	4.285.848	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	4.285.848
Papua Pegunungan	4.285.848	Semua kabupaten/kota	4.285.850	UMK setara UMP
Papua Barat Daya	3.614.000	(Belum tersedia data UMK spesifik per kabupaten/kota, kemungkinan mengikuti UMP)	3.614.000

B. Analisis Variasi UMK antar Daerah

Variasi UMK di Indonesia sangat mencolok, dan perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor utama. UMK ditetapkan berdasarkan kondisi lokal, termasuk Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah tersebut, tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi regional, serta kondisi pasar tenaga kerja. Ini menjelaskan mengapa kota-kota besar atau daerah dengan konsentrasi industri yang tinggi cenderung memiliki UMK yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan atau yang kurang berkembang.

Sebagai contoh, Kota Bekasi di Jawa Barat dan Kota Batam di Kepulauan Riau seringkali menjadi sorotan karena memiliki UMK yang sangat tinggi di wilayah masing-masing, bahkan melampaui UMP DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi yang padat dan biaya hidup yang tinggi di daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, banyak kabupaten/kota yang UMK-nya setara dengan UMP provinsi, seperti yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di Gorontalo, sebagian besar Sulawesi Selatan, sebagian besar Maluku Utara, dan seluruh wilayah Papua. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua daerah memiliki kondisi ekonomi yang memungkinkan penetapan UMK yang lebih tinggi, atau mungkin tidak ada usulan spesifik dari dewan pengupahan setempat.

Bagi pelamar kerja, perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya melakukan riset mendalam mengenai UMK spesifik di daerah tujuan. Asumsi bahwa setiap kota/kabupaten pasti memiliki UMK yang lebih tinggi dari UMP provinsi dapat menyesatkan. Pemahaman bahwa UMK yang lebih tinggi di kota besar seringkali diimbangi dengan biaya hidup yang juga lebih tinggi merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan keuangan.

C. Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK) 2025

Selain UMP dan UMK umum, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSP untuk provinsi dan UMSK untuk kabupaten/kota). UMSP/UMSK ditetapkan untuk sektor-sektor industri tertentu yang memiliki karakteristik unik dalam hal produktivitas, risiko kerja, atau kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Informasi ini sangat relevan bagi pekerja di sektor-sektor tersebut, karena upah mereka bisa lebih tinggi dari upah minimum umum yang berlaku.

Berikut adalah beberapa contoh UMSP/UMSK yang telah ditetapkan di beberapa provinsi/kabupaten/kota:

• Banten: Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) naik 6,5%, menjadi Rp2.916.644,90.

• DI Yogyakarta: Beberapa sektor memiliki UMSP yang lebih tinggi, antara lain Sektor Akomodasi dan Makanan (Rp2.311.913,65), Sektor Keuangan dan Asuransi (Rp2.303.410,06), Sektor Informasi dan Komunikasi (Rp2.291.717,62), dan Sektor Konstruksi (Rp2.285.339,93).

• Jawa Barat: Sektor Padat Karya dan Sektor Perkebunan mengalami kenaikan 7%, menjadi Rp2.201.519.

• Sumatera Barat: Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah (CPO) ditetapkan sebesar Rp3.024.193.

• Riau: Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Aktivitas Penunjang sebesar Rp3.543.863,98, sementara Sektor Perkebunan Pertanian sebesar Rp3.526.320,1.

• Jambi: Sektor Pertambangan ditetapkan Rp3.299.270 dan Sektor Perkebunan Rp3.242.600.

• Sumatera Selatan: Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin ditetapkan sebesar Rp3.733.424.

• Maluku: UMSP ditetapkan sebesar Rp3.409.250.

• Papua Barat Daya: Sektor Pertambangan, Minyak, dan Bumi memiliki UMSP yang sangat tinggi, mencapai Rp5.325.000.

• Kalimantan Barat: Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (Kelapa Sawit) dan Industri Pengolahan (CPO) ditetapkan sebesar Rp2.884.500.

• Kalimantan Tengah: Sektor Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp3.480.000 dan Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp3.500.000.

• Kalimantan Timur: Beberapa sektor memiliki UMSP yang lebih tinggi, yaitu Sektor Perkebunan Sawit (Rp3.633.348), Sektor Kehutanan (Rp3.650.900), Sektor Batubara (Rp3.722.486), dan Sektor Minyak dan Gas (Rp3.758.279).

• Kalimantan Utara: Tiga sektor yang diatur upah minimumnya adalah Perkebunan, Pertambangan, dan Minyak dan Gas.

• Sulawesi Selatan: Kota Makassar secara khusus mengatur UMSK sendiri.

Keberadaan UMSP/UMSK menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap perbedaan dinamika ekonomi dan produktivitas antar sektor. Pekerja di sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan, minyak dan gas, atau keuangan, mungkin berhak atas upah yang lebih tinggi dari UMP/UMK umum. Ini adalah informasi vital bagi pelamar kerja yang menargetkan industri spesifik, karena UMSP/UMSK dapat menjadi patokan negosiasi yang lebih relevan daripada UMP/UMK umum.

V. Manfaat dan Dampak Upah Minimum bagi Pekerja dan Pengusaha

Kebijakan upah minimum adalah instrumen kebijakan yang memiliki manfaat ganda, baik bagi pekerja maupun pengusaha, meskipun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kritik.

A. Manfaat bagi Pekerja

Upah minimum memberikan sejumlah manfaat langsung dan tidak langsung bagi pekerja:

• Jaminan Penghasilan Minimum dan Perlindungan dari Eksploitasi: Upah minimum memberikan jaminan bahwa pekerja akan menerima penghasilan minimal tertentu yang diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kebijakan ini secara efektif melindungi pekerja, terutama mereka yang memiliki posisi tawar yang rendah, dari potensi eksploitasi oleh pengusaha yang mungkin ingin membayar upah serendah mungkin.

• Peningkatan Standar Hidup dan Motivasi Kerja: Dengan adanya upah yang layak, diharapkan standar hidup pekerja dapat meningkat seiring waktu. Pekerja yang merasa dihargai dan mendapatkan kompensasi yang adil cenderung memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

• Pengurangan Kesenjangan Pendapatan dan Peningkatan Daya Beli: Upah minimum dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja dengan upah rendah dan pekerja dengan upah tinggi. Peningkatan upah juga secara langsung meningkatkan daya beli pekerja, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui peningkatan konsumsi.

• Akses ke Layanan Dasar dan Keamanan Finansial: Upah yang lebih tinggi memungkinkan pekerja untuk mengakses layanan dasar yang lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, upah minimum memberikan tingkat keamanan finansial tertentu, memungkinkan pekerja untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan mengurangi kerentanan ekonomi.

B. Manfaat bagi Pengusaha

Meskipun seringkali dianggap sebagai beban biaya, kebijakan upah minimum juga membawa manfaat bagi pengusaha:

• Peningkatan Produktivitas dan Pengurangan Turnover Karyawan: Pekerja yang dibayar dengan upah yang layak cenderung lebih produktif karena merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Upah yang kompetitif juga dapat membantu mengurangi tingkat pergantian karyawan (turnover). Hal ini berarti pengusaha dapat menghemat biaya yang terkait dengan rekrutmen dan pelatihan karyawan baru, yang seringkali cukup besar.

• Peningkatan Loyalitas Karyawan dan Standarisasi Biaya Tenaga Kerja: Karyawan yang merasa diperlakukan adil dalam hal upah cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Loyalitas ini dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja jangka panjang perusahaan. Selain itu, upah minimum memberikan standar dasar bagi pengusaha dalam menghitung biaya tenaga kerja, yang membantu dalam perencanaan keuangan dan penyusunan anggaran yang lebih akurat.

• Peningkatan Citra Perusahaan dan Pengurangan Konflik Industrial: Perusahaan yang membayar upah sesuai atau di atas upah minimum dapat meningkatkan citra mereka di mata publik, konsumen, dan calon karyawan. Kepatuhan terhadap standar upah juga dapat mengurangi potensi konflik antara pengusaha dan pekerja terkait masalah pengupahan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.

• Kontribusi pada Stabilitas Ekonomi Makro: Dengan membayar upah yang layak, pengusaha secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro melalui peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini dapat merangsang permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

C. Tantangan dan Kritik terhadap Kebijakan Upah Minimum

Meskipun memiliki manfaat, kebijakan upah minimum juga tidak luput dari tantangan dan kritik:

• Dampak terhadap Sektor Informal dan Kesempatan Kerja: Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dapat mendorong perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya atau UMKM, untuk membatasi rekrutmen karyawan baru atau bahkan beralih ke sektor informal. Hal ini berpotensi mengurangi kesempatan kerja di sektor formal dan memperburuk kondisi pekerja di sektor informal.

• Perdebatan antara Kesejahteraan Pekerja dan Daya Saing Usaha: Kebijakan upah minimum selalu menjadi titik tengah perdebatan antara tuntutan pekerja untuk upah yang lebih tinggi dan kekhawatiran pengusaha akan peningkatan biaya operasional. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga daya saing usaha, terutama di pasar global, dan menghindari dampak negatif seperti relokasi industri atau penutupan usaha.

Upah minimum, sebagai katalisator ekonomi, menunjukkan perannya yang kompleks. Manfaatnya bagi pekerja, seperti perlindungan, peningkatan daya beli, dan motivasi, serta bagi pengusaha, seperti peningkatan produktivitas, loyalitas, dan citra perusahaan, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan. Namun, tantangan yang muncul, seperti potensi dampak negatif pada kesempatan kerja di sektor modern dan informal, serta perdebatan yang terus-menerus antara serikat pekerja dan pengusaha, menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah pedang bermata dua. Implementasi upah minimum yang optimal memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan mikro secara cermat.

Meskipun upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah. Hal ini sangat penting bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan upah yang ekstrem di dalam perusahaan. Ini mengindikasikan bahwa upah minimum hanyalah titik awal. Perusahaan yang baik dan bertanggung jawab akan memiliki sistem pengupahan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga menghargai pengalaman, keterampilan, dan kinerja karyawan.

VI. Panduan Praktis: Menggunakan Data UMP & UMK untuk Negosiasi Gaji yang Efektif

Bagi para pelamar kerja, pemahaman mendalam tentang UMP dan UMK 2025 bukan sekadar informasi, melainkan alat strategis yang sangat berharga dalam proses negosiasi gaji. Data ini dapat menjadi fondasi argumen yang kuat untuk memastikan Anda mendapatkan kompensasi yang adil dan sesuai.

A. Riset Mendalam sebagai Kunci

Langkah pertama dalam negosiasi gaji yang efektif adalah melakukan riset yang komprehensif:

• Cara Melakukan Riset UMP/UMK di Daerah Tujuan Kerja: Pastikan untuk mencari data UMP provinsi dan UMK spesifik kabupaten/kota di mana Anda melamar kerja, karena perbedaannya bisa sangat signifikan. Gunakan sumber-sumber resmi dan terpercaya seperti situs web Kementerian Ketenagakerjaan, portal berita ekonomi terkemuka yang mengutip sumber pemerintah, atau publikasi resmi pemerintah daerah. Misalnya, jika Anda tinggal di Surabaya tetapi melamar pekerjaan di DKI Jakarta, fokuslah pada data UMK DKI Jakarta dan sekitarnya.

• Memahami Komponen Gaji: Upah minimum dapat berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok beserta tunjangan tetap. Penting untuk memahami dengan jelas apakah penawaran gaji dari perusahaan mencakup tunjangan atau hanya gaji pokok, dan bagaimana struktur ini dibandingkan dengan standar UMK yang berlaku. Hal ini akan membantu Anda mengevaluasi tawaran secara keseluruhan.

B. Strategi Negosiasi Gaji yang Profesional

Setelah riset yang matang, terapkan strategi negosiasi yang profesional:

• Kapan dan Bagaimana Memulai Pembicaraan Gaji: Dalam wawancara kerja, disarankan untuk menunggu hingga rekruter yang memulai pembicaraan mengenai ekspektasi gaji Anda. Hindari membahas gaji terlalu dini dalam proses wawancara. Ini adalah tahap awal di mana rekruter akan mengukur ekspektasi Anda sebelum mendiskusikannya secara internal.

• Menyebutkan Nominal Gaji Berdasarkan Riset dan Kualifikasi: Saat diminta menyebutkan ekspektasi gaji, ajukan nominal atau kisaran gaji berdasarkan riset UMP/UMK yang telah Anda lakukan. Penting untuk tidak hanya menyebutkan angka, tetapi juga menjelaskan kualifikasi, pengalaman, dan nilai tambah yang dapat Anda berikan kepada perusahaan untuk mendukung permintaan gaji Anda. Disarankan untuk menyebutkan

  range gaji yang realistis, dengan batas bawah yang setidaknya memenuhi kebutuhan hidup Anda.

• Membangun Argumen Berdasarkan KHL dan Kontribusi Potensial: Tekankan bahwa UMK adalah standar minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah tersebut. Kaitkan kebutuhan hidup Anda dengan nilai dan kontribusi yang Anda tawarkan kepada perusahaan. Misalnya, Anda bisa menjelaskan bagaimana pengalaman dan keterampilan Anda akan secara langsung berkontribusi pada pencapaian target perusahaan, sehingga layak mendapatkan kompensasi yang sesuai.

• Tips Berani Menawar dan Menjaga Profesionalisme: Latih diri Anda untuk berbicara dengan percaya diri dan sopan selama proses negosiasi. Siapkan data pendukung dan bahkan contoh percakapan negosiasi untuk membantu Anda tetap tenang dan fokus. Jika perusahaan menawarkan gaji di bawah UMK, jangan ragu untuk menawar, tetapi tetaplah profesional dan berikan argumen yang kuat berdasarkan data yang Anda miliki.

C. Memilih Perusahaan yang Tepat

Pemilihan perusahaan juga merupakan bagian integral dari strategi pengupahan Anda:

• Pentingnya Reputasi Perusahaan dalam Pembayaran Gaji: Pilihlah perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Lakukan riset menyeluruh tentang perusahaan tersebut, termasuk membaca ulasan karyawan dan berita terkait, untuk memastikan mereka patuh terhadap regulasi pengupahan.

• Manfaat Bergabung dengan Komunitas atau Organisasi Pekerja: Bergabung dengan komunitas atau organisasi pekerja dapat memberikan Anda akses ke informasi terkini mengenai pengupahan, perusahaan yang mungkin memiliki "bendera merah" (red flag) terkait praktik pengupahan, serta perlindungan hak-hak pekerja. Ini adalah jaringan dukungan yang berharga untuk memastikan Anda selalu terinformasi dan terlindungi Hak Pekerja dan Sanksi bagi Perusahaan Pelanggar

Pemerintah telah menetapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja.

• Kewajiban Perusahaan Membayar Upah Sesuai Ketentuan: Pengusaha secara tegas dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Upah minimum ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bahkan, pekerja dengan kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum meskipun masa kerjanya kurang dari 1 tahun.

• Sanksi Pidana dan Denda bagi Perusahaan yang Membayar di Bawah Upah Minimum: Perusahaan yang tidak mematuhi aturan upah minimum dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sanksi ini diatur dalam Pasal 81 angka 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penegasan sanksi ini oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan kepatuhan.

• Mekanisme Pengaduan dan Upaya Hukum bagi Pekerja: Jika hak upah tidak terpenuhi, pekerja memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Ini bisa dimulai dengan jalur non-litigasi seperti perundingan bipartit (antara pekerja dan pengusaha), musyawarah, atau mediasi dengan pihak ketiga. Jika tidak mencapai kesepakatan, pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Data UMP/UMK bukan hanya informasi pasif, melainkan alat negosiasi yang sah dan efektif bagi pelamar kerja. Memahami bahwa UMK adalah standar

minimum yang ditetapkan berdasarkan KHL, dan mengetahui adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar , memberikan leverage yang signifikan dalam negosiasi. Hal ini mengubah posisi negosiasi dari sekadar "meminta" menjadi "menegaskan hak" yang dilindungi oleh regulasi yang berlaku.

Penegasan sanksi pidana dan denda oleh Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar upah minimum. Ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja dan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban pengupahan mereka. Bagi pelamar kerja, ini adalah jaminan bahwa ada mekanisme perlindungan yang tersedia jika terjadi pelanggaran hak upah, sehingga meningkatkan rasa aman dalam mencari pekerjaan.

VII. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan Upah Minimum

Ringkasan Poin-Poin Penting

Upah minimum di seluruh Indonesia untuk tahun 2025 telah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,5%. Penetapan ini didasarkan pada formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Analisis data menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tetap menjadi yang tertinggi, sementara Jawa Tengah masih berada di posisi terendah. Disparitas regional ini mencerminkan perbedaan kondisi ekonomi dan biaya hidup antar daerah. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di banyak daerah juga menunjukkan variasi yang signifikan, dengan beberapa kota industri atau pusat ekonomi memiliki UMK yang jauh di atas UMP provinsi induknya, sementara banyak daerah lain UMK-nya setara dengan UMP. Selain itu, Upah Minimum Sektoral (UMSP/UMSK) juga ditetapkan untuk mengakomodasi karakteristik industri tertentu.

Kebijakan upah minimum memiliki manfaat ganda. Bagi pekerja, ia berfungsi sebagai jaminan penghasilan minimum, perlindungan dari eksploitasi, peningkatan standar hidup, dan pendorong daya beli. Bagi pengusaha, upah minimum dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, mengurangi tingkat turnover, serta meningkatkan citra perusahaan. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait dampaknya terhadap sektor informal dan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing usaha.

Bagi pelamar kerja, data UMP dan UMK adalah alat yang sangat krusial. Informasi ini menjadi patokan akurat untuk negosiasi gaji yang efektif dan profesional, memungkinkan mereka untuk mengajukan ekspektasi yang realistis dan berdasar.

Implikasi Jangka Panjang Kebijakan Upah Minimum

Kebijakan upah minimum akan terus menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah. Perdebatan mengenai besaran kenaikan upah yang dianggap "layak" bagi pekerja versus "mampu bayar" bagi pengusaha akan selalu menjadi dinamika yang berkelanjutan. Dinamika ini akan terus mendorong pemerintah untuk menyempurnakan formula dan mekanisme penetapan upah minimum agar lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan dan mencapai keseimbangan yang optimal bagi semua pihak.

Kebijakan upah minimum adalah cerminan kompleks dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan tuntutan keadilan sosial, yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja, dengan realitas ekonomi, yaitu menjaga daya saing usaha. Kenaikan 6,5% untuk tahun 2025, meskipun memicu pro-kontra dari berbagai pihak, menunjukkan kompromi yang berkelanjutan dalam mencapai keseimbangan ini. Hal ini menggarisbawahi bahwa upah minimum bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi sebuah indikator penting dari kesehatan hubungan industrial dan kondisi ekonomi makro suatu negara.

Rekomendasi bagi Pelamar Kerja, Pekerja, dan Pengusaha

• Bagi Pelamar Kerja: Selalu lakukan riset mendalam tentang UMP dan UMK di daerah tujuan kerja Anda. Gunakan data yang akurat ini sebagai dasar yang kuat dalam negosiasi gaji Anda. Pahami hak-hak Anda sebagai pekerja yang dilindungi oleh undang-undang dan jangan ragu untuk menegaskan upah yang sesuai dengan standar minimum yang berlaku. Literasi finansial dan hukum merupakan kunci untuk memberdayakan diri Anda dalam menghadapi dunia kerja. Memahami formula perhitungan upah, dasar hukum yang melindunginya, dan sanksi bagi pelanggar akan memberikan Anda posisi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak Anda dan mengoptimalkan potensi pendapatan. Ini adalah investasi penting dalam karir dan kesejahteraan finansial jangka panjang Anda.

• Bagi Pekerja: Tingkatkan terus kompetensi dan produktivitas Anda. Peningkatan nilai diri ini akan menjadi argumen kuat untuk mendapatkan upah di atas standar minimum. Pahami struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan Anda, karena ini akan memengaruhi potensi kenaikan gaji seiring dengan pengalaman dan kinerja.

• Bagi Pengusaha: Patuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi strategis pada produktivitas dan loyalitas karyawan Anda. Selain itu, pertimbangkan untuk menyusun struktur dan skala upah yang adil dan transparan di atas upah minimum. Hal ini akan membantu Anda menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.